DAIRI, SUMATERA UTARA — Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pemalsuan dokumen dalam pengelolaan Dana Desa serta anggaran ketahanan pangan Desa Berampu, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi, Tahun Anggaran 2022–2025 kembali menyita perhatian publik. Perkara yang dilaporkan sejak Mei 2026 ini—dengan nilai dugaan penyimpangan mencapai lebih dari Rp500 juta, di luar rincian item Dana Desa lainnya yang turut tertuang dalam materi laporan—tampak mengalami tarik-ulur koordinasi antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi dan Inspektorat Kabupaten Dairi.
Sebelumnya, pada 21 Agustus 2026, melalui surat resmi bernomor B-1887/L.2.20./Dti.4/08/2026, penanganan perkara tersebut dinyatakan berada di ranah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Dairi sebagai pengawas internal. Namun, tiga bulan berselang, hasil konfirmasi langsung kepada pimpinan Inspektorat Kabupaten Dairi pada Jumat (20/11/2026) mengungkap bahwa berkas hasil audit tersebut telah dilimpahkan kembali ke Kejari Dairi.
Dalam komunikasi konfirmasi via pesan singkat WhatsApp pada Jumat (20/11/2026) pukul 13.21–13.27 WIB, pihak Inspektorat Kabupaten Dairi menegaskan bahwa proses di internal mereka telah rampung sesuai permintaan Aparat Penegak Hukum (APH).
"Desa Berampu udah kami sampaikan ke Kejaksaan sesuai permintaan Kejaksaan lih. Sesuai aturan begitu silih, kami melaksanakan audit sesuai permintaan dari APH," tulis pihak Inspektorat Dairi saat dikonfirmasi mengenai kelanjutan penanganan Desa Berampu.
Jangan Sampai Menguap, Pelapor Tagih Transparansi Sesuai PP No. 43 Tahun 2018
Kembalinya berkas Desa Berampu ke meja Kejari Dairi menjadi ujian serius bagi penegakan hukum di Kabupaten Dairi, mengingat besarnya nilai anggaran negara yang dipersoalkan dalam laporan tersebut. Sebagai pelapor dan bagian dari kontrol sosial, publik menegaskan bahwa pengawasan uang negara bukanlah ruang tertutup yang bisa berjalan tanpa akuntabilitas.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelapor memiliki landasan hukum yang tegas, meliputi:
1. Hak Mencari, Memperoleh, dan Memberikan Informasi (Pasal 2): Masyarakat berhak mengawal penggunaan anggaran negara/desa secara aktif serta menyampaikan bukti maupun dugaan penyimpangan kepada penegak hukum.
2. Hak Memperoleh Kepastian Tindak Lanjut (Pasal 8): Penegak hukum berkewajiban memberikan jawaban dan informasi atas perkembangan laporan masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima.
3. Hak atas Perlindungan Hukum (Pasal 9): Pelapor berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas guna mencegah segala bentuk intimidasi maupun kriminalisasi balik.
Dengan rampungnya audit APIP dan kembalinya berkas ke Kejari Dairi, publik mendesak Kejaksaan Negeri Dairi untuk segera membuka perkembangan status penanganan perkara secara terang-benderang—apakah hasil audit atas dugaan kerugian yang mencapai lebih dari Rp500 juta beserta pos-pos Dana Desa lainnya tersebut mengarah pada peningkatan status ke tahap penyidikan dan penetapan pihak yang bertanggung jawab, demi mencegah kesan bahwa kasus ini sekadar dipingpong antarinstansi.
Pewarta: Insan Banurea.



0 Comments